written for a class assignment, around October 2018
Kurang lebih 3 bulan jelang keluarnya Inggris dari EU, banyak anggota Parlemen Inggris yang menentang perjanjian Perdana Menteri Inggris dengan EU. Para menteri bersiap akan keputusan tidak diterimanya persetujuan tersebut oleh parlemen. Sementara sebagian anggota Parlemen juga tidak setuju Inggris keluar tanpa perjanjian dengan EU, sebab berpotensi menyulitkan ekonomi negara.
Pemungutan suara pada Juni 2016 memenangkan pilihan Inggris untuk keluar dari European Union (EU) atau ‘Brexit’ sebanyak 52 persen. Peresmian Inggris keluar dari EU dijadwalkan pada Maret 2019. Setelah hasil pemungutan suara diumumkan, diskusi berlanjut tentang bagaimana Inggris akan keluar dari EU.
Perbedaan hasil suara yang tipis membuat warga Inggris masih pro dan kontra sampai sekarang. Perjanjian yang dibuat Perdana Menteri Inggris Theresa May dan EU pun tidak meredakan ketidakpuasan warga Inggris. May telah mendapat persetujuan (withdrawal agreement) dari 27 negara anggota EU terkait hubungan Inggris dengan EU setelah keluar.
Namun, persetujuan itu dianggap tidak memuaskan, baik bagi warga maupun Parlemen Inggris. Warga Inggris yang pro terhadap Brexit tidak menyukai perjanjian tersebut karena tidak memberi perpisahan yang jelas dengan EU. Sementara warga yang kontra tetap ingin Inggris bertahan di EU.
Sementara itu, May masih harus mendapat persetujuan dari Parlemen Inggris terkait persetujuan yang dibuatnya dengan EU. Pekerjaan ini hampir ‘tidak mungkin’ bagi May melihat partainya sendiri, Partai Konservatif, yang terpecah dalam pro dan kontra. Sementara Partai Buruh menolak Brexit. Pimpinan Partai Buruh Jeremy Corbyn bahkan menyebut May telah menggiring Inggris pada krisis nasional.
Masa Depan Inggris tanpa Perjanjian
Tanpa perjanjian dan jaminan akan perdagangan di masa mendatang dengan EU, masa depan setelah Brexit menjadi lebih kabur. NBC News melaporkan bahwa tanpa perjanjian, Inggris bisa mengalami kesulitan ekonomi, kekacauan di pelabuhan-pelabuhan, penerbangan tertahan, dan lainnya. Sebab, hukum dan kebijakan EU berpengaruh pada perdagangan, keamanan, obat-obatan, perjalanan, pekerjaan dan lain-lain.
Bahkan kini, National Health Services (NHS) Inggris sudah mengalami kekurangan stok dan lonjakan harga beberapa jenis obat. Dilansir BBC, kemungkinan Brexit tanpa perjanjian sudah berdampak pada peredaran obat-obat generik, serta merugikan apoteker dan NHS.
Referendum Kedua
Pemungutan suara Parlemen telah dijadwalkan pada tengah Januari tahun depan. Jadwal ini mundur dari rencana awal yaitu 11 Desember. May menjelaskan penundaan dilakukan karena ia belum mendapat dukungan cukup atas perjanjian dengan EU.
Meski begitu, warga Inggris tetap meminta referendum kedua atau pemungutan suara publik ulang. Gerakan seperti People’s Vote UK mendesak agar publik ikut memberi suara. Pemungutan suara bukan hanya mengulang pilihan di tahun 2016. People’s Vote UK mengusulkan pilihan untuk menyetujui Brexit dengan perjanjian yang telah ditetapkan EU dan Perdana Menteri Inggris atau pembatalan Brexit. Dengan kata lain, Brexit tanpa perjanjian bukanlah pilihan.
Di tengah pro dan kontra, para menteri Inggris telah bersiap jika Parlemen menolak withdrawal agreement dengan EU. Alternatif lain adalah penundaan tenggat Brexit yang dijadwalkan pada 29 Maret 2019. Pengadilan Eropa bahkan menyatakan Inggris bisa membatalkan Brexit tanpa persetujuan negara-negara lain.
